KAMI SIAP MELAYANI ANDA

1.Pengadaan dan Penetapan Status Rumah Negara Golongan I dan II

Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, dan hibah. Selanjutnya, setiap pimpinan instansi wajib menetapkan status rumah negara yang berada di bawah kewenangannya menjadi Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II. Penetapan Status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.Alih Status RNG II Menjadi RNG III

Penghuni seizin Pimpinan Instansi dapat mengusulkan pengalihan Rumah negara Golongan II dalam lingkup wewenangnya untuk dialihkan statusnya menjadi RNG III kepada Menteri PUPR dalam hal ini Dirjen Cipta Karya. Alih Status RNG II menjadi RNG III dapat dilaksanakan setelah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

3.Penetapan Status Golongan

Penetapan Status RNG III dilakukan oleh Menteri PUPR dalam hal ini Dirjen Cipta Karya setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan semua berkas Permohonan Alih Status telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.Penerbitan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan III

Setiap Penghuni Rumah Negara Golongan III wajib memiliki SIP. Untuk Wilayah JABODETABEK diterbitkan oleh Direktur Bina Penataan Bangunan, dan untuk wilayah diluar JABODETABEK diterbitkan oleh Kepala Dinas PU/ Dinas Teknis Provinsi setempat.

5.Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III

Penghuni dapat mengajukan permohonan pengalihan hak setelah menerima SIP Golongan IIII. Pengalihan hak Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Direktur Jenderal Cipta karya dalam hal ini Direktur Bina Penataan Bangunan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

6.Perjanjian Sewa Beli

Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara Golongan III dapat dilakukan beserta atau tidak beserta tanahnya dengan cara diangsur dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun.

7.Penerbitan SK Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah

Setelah penghuni melunasi angsuran dan memenuhi jangka waktu 5-20 tahun sejak penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Beli dan semua berkas telah memenuhi kelengkapan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Direktur Bina Penataan bangunan akan menerbitkan SK Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak atas Tanah.

/

Selamat Datang di
Sistem Informasi Rumah Negara

Chrome iPad

Informasi Statis Rumah Negara Golongan III merupakan salah satu keluaran Sistem Informasi Rumah Negara Terpadu, yaitu Sistem Informasi yang digunakan untuk mendukung penatausahaan dan pengelolaan Rumah Negara Golongan III agar proses pengelolaan dapat dilakukan secara tertib , efektif, dan efisien, sehingga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya masalah terkait pengelolaan Rumah Negara. Sistem ini mengimplementasikan alur pengelolaan Rumah Negara Golongan III yang menjadi lingkup kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. DJCK/ Dinas Teknik Provinsi, mulai dari Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II sampai Penyerahan Hak Milik dan Pelepasan Hak Atas Tanahnya.

Manfaat Sistem


Pemantauan Proses

Mudah melakukan pemantauan setiap proses / tahapan pemrosesan / pengurusan Rumah Negara Golongan III.

Mencari Arsip

Mudah mencari kembali arsip / data RN Gol.III yang akan diproses pada tahap berikutnya, baik arsip hardcopy maupun softcopy (hasil digitalisasi).

Mengurangi Resiko

Mengurangi resiko kehilangan arsip.

Dokumen

Mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen / berkas / SK yang terkait dengan Rumah Negara Golongan III.

Fleksibel

Dalam melayani pengurusan Data lebih fleksibel karena tidak perlu lagi mencari data/berkas asli ke gedung arsip Cipta Karya.

Mobilitas

Sistem dapat diakses melalui handphone, tablet dan laptop dengan segala jenis ukuran.

Copyrights © 2016 Direktorat Jenderal Cipta Karya