http://rng3.pu.go.id:80/perdabg
Top
Index Halaman
A. Umum
Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Gedung (BG) merupakan instrumen penting untuk mengendalikan penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah. Perda BG menjadi sangat penting karena pengaturan yang dimuat mengakomodasi berbagai hal yang bersifat administratif dan teknis dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik untuk setiap daerah.
Perda BG perlu dibuat sebagai peraturan yang bersifat operasional di setiap daerah, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Di dalam penjelasan umum UU-BG paragraf terakhir berbunyi: "... Undang-undang ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Peraturan Daerah, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dalam undang-undang lain yang terkait dalam pelaksanaan undang-undang ini".
B. Pentingnya Perda BG
Manfaat atau keuntungan dari Perda BG bagi Pemda dan Masyarakat yang dilihat dari berbagai aspek atau sudut pandang, yaitu:
Terkait Aspek Teknis, pentingnya Perda BG adalah untuk menjamin Keandalan Bangunan Gedung di daerah, dalam hal Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan Kemudahan. Beberapa potret yang memperlihatkan berbagai kondisi terkait dengan keandalan BG, seperti misalnya kegagalan konstruksi bangunan, kegagalan bangunan akibat gempa, dan bencana kebakaran yang mempengaruhi aspek keselamatan; kondisi pencahayaan dan penghawaan yang mempengaruhi aspek kesehatan dan kenyaman pada bangunan; serta kondisi aksesibilitas yang mempengaruhi aspek kemudahan pada bangunan.
Terkait Aspek Administratif, pentingnya Perda BG adalah menjamin tertib penyelenggaraan bangunan gedung, melalui implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Beberapa contoh kasus saat BG dibangun tanpa tertib administratif, maka akan terjadi pembangunan yang tidak sesuai peruntukan, penyegelan oleh pihak berwajib ataupun kegagalan bangunan. Contoh kasus penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib administratif melalui IMB dan SLF di beberapa daerah.
Terkait Aspek Yuridis, pentingnya Perda BG adalah merupakan amanah dari UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU 28 Tahun 2002, dimana Perda BG merupakan peraturan pelaksana penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. Berdasarkan penjelasan umum UU-BG disebutkan bahwa UU masih bersifat pokok dan normatif yang perlu ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksanaan, termasuk dalam bentuk Perda BG di tingkat daerah. Sedangkan pada PP-BG terdapat 6 pasal yang mengamanahkan dibuatnya Perda BG di daerah.
Terkait Aspek Kelembagaan, pentingnya Perda BG adalah wujud nyata semangat otonomi daerah sesuai UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sesuai amanah PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan maka dalam bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menetapkan Perda BG mengacu pada NSPK Nasional. Atas dasar itu, Perda BG merupakan salah satu Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum. Lampiran PP 38/2007 yang menjelaskan Pembagian Urusan Pemerintahan untuk Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan.
Terkait Aspek Lokalitas, pentingnya Perda BG adalah sebagai peraturan penyelenggaraan bangunan yang mengakomodasi berbagai muatan spesifik lokal setiap daerah sesuai karakteristik fisik wilayah dan kebencanaan serta kondisi tradisionalitas dan kearifan lokal. Karakteristik langgam arsitektur tradisional di Indonesia sangat beragam, dimana perlu dikaji dan diatur dalam Perda BG dalam rangka pelestarian warisan budaya yang ada. Berbagai karakteristik dan potensi bencana dari setiap wilayah yang berbeda-beda dan mempengaruhi penyelenggaraan BG di suatu wilayah, sehingga perlu diatur dalam Perda BG.
Terkait Aspek Fiskal, pentingnya Perda BG adalah mendorong peningkatan PAD setiap kabupaten/kota melalui Retribusi IMB Gedung, karena melalui Perda BG setiap pembangunan bangunan gedung wajib memiliki IMB. Melalui penertiban IMB, maka pemerintah daerah akan mencapai optimalisasi pendapatan melalui retribusi IMB. Implementasi dari Perda BG akan memberikan dampak pada penertiban IMB dengan retribusinya, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan PAD suatu daerah.
Terkait Prasyarat Program, pentingnya Perda BG adalah sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, karena pengaturan yang berkaitan dengan program-program ke-PBL-an telah diatur dalam Perda BG seperti Aksesibilitas, Pengamanan Kebakaran, RTBL dan lain-lain. Perda BG berada pada puncak dari berbagai kegiatan PBL, seperti aksesibilitas BG, RISPK, RTBL dalam bentuk revitalisasi, RTH maupun kawasan tradisional. Perda BG berada di puncak karena didalamnya telah diatur berbagai hal yang terkait dengan kegiatan PBL, yang dibutuhkan sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan PBL di daerah.
C. Klasifikasi Status Perda BG
Klasifikasi status Ranperda-BG menurut kondisi dari setiap kabupaten/kota pada dasarnya dapat dikelompokan dalam 5 status. Setiap klasifikasi status Ranperda-BG menurut kondisinya dapat dikaitkan dengan kebutuhan pendampingan penyusunan Ranperda-BG. Keterkaitan antara klasifikasi status Ranperda-BG menurut kondisinya dengan kebutuhan pendampingan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Status Kondisi Kebutuhan Intervensi Pendampingan
Status 1 Belum Menyusun Ranperda-BG - Tahap persiapan
- Tahap survei
- Tahap penyusunan naskah akademik
- Tahap perumusan Ranperda-BG
- Tahap pembahasan Ranperda-BG
- Tahap konsensus
- Tahap finalisasi
Status 2 Belum Menyusun Ranperda-BG - Tahap persiapan
- Tahap survei
- Tahap penyusunan naskah akademik
- Tahap perumusan Ranperda-BG
- Tahap pembahasan Ranperda-BG
- Tahap konsensus
- Tahap finalisasi
Status 3 Proses Legislasi DPRD - Percepatan Program Legislasi Daerah (Prolegda)
- Advokasi kepada Legislatif dan Masyarakat
Status 4 Sudah Memiliki Perda-BG Tidak membutuhkan pendampingan
D. Naskah Akademis
Naskah akademis merupakan suatu dokumen kajian akademis yang disusun menggunakan pendekatan dan langkah-langkah ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Naskah akademis tidak berarti harus disusun oleh akademisi atau perguruan tinggi saja, tetapi dapat disusun oleh siapa saja selama menggunakan pendekatan dan langkah-langkah ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Berdasarkan UU No 12 tahun 2011, Naskah Akademis untuk Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota bersifat tidak wajib, artinya boleh dibuat atau boleh tidak dibuat. Pada pasal 56 ayat 2 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik (Ketentuan untuk Kabupaten/Kota berlaku mutatis mutandis). Dengan adanya frasa ‘dan/atau’ menegaskan bahwa Naskah Akademis boleh dibuat atau boleh tidak dibuat, sedangkan yang wajib dibuat adalah penjelasan atau keterangan dari Ranperda tersebut.
Walaupun tidak diwajibkan oleh UU namun dalam Kegiatan Pendampingan Penyusunan Ranperda BG ini, penyusunan Naskah Akademis menjadi salah satu keluaran yang diwajibkan untuk dibuat.
Ketentuan mengenai penyusunan Naskah Akademis mengacu pada Lampiran I UU No 12 tahun 2011 mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UU, Rancangan Perda Provinsi, Dan Rancangan Perda Kabupaten/Kota. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut, muatan Naskah Akademis terdiri dari 6 bab, yang meliputi:
JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Identifikasi Masalah
1.3. Tujuan dan Kegunaan
1.4. Metode
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
2.1. Kajian Teoritis
2.2. Kajian Asas/Prinsip
2.3. Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting dan Permasalahan
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
3.1. Yang Bersifat Atribusi
3.1.1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
3.1.2. UU No. 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah
3.1.3. UU No. ... tahun .... tentang Pembentukan Daerah
3.2. Yang Bersifat Delegasi
3.2.1. UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3.2.2. PP No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002
3.3. Teknis Penyusunan Peraturan Perundangan
3.3.1. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3.3.2. Permendagri 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
3.4. Teknis Substansi Penyelenggaraan Bangunan Gedung
3.4.1. Perpres Pembangunan BG Negara
3.4.2. Permen PU dalam Bidang PBL (16 Permen)
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, & YURIDIS
4.1. Landasan Filosofis
4.2. Landasan Sosiologis
4.3. Landasan Yuridis
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.1. Ketentuan Umum
5.2. Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung
5.3. Persyaratan Bangunan Gedung
5.4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
5.5. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)
5.6. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung
5.7. Pembinaan
5.8. Sanksi Administratif
5.9. Ketentuan Penyidikan
5.10. Ketentuan Pidana
5.11. Ketentuan Peralihan
5.12. Ketentuan Penutup
BAB VI PENUTUP
6.1. Kesimpulan
6.2. Rekomendasi dan Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
E. Model Perda BG
Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan Perda BG, pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, menyiapkan Model Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
Hal ini dilakukan sesuai amanah pasal 106 ayat 3 dari PP Nomor 36 tahun 2005 yang berbunyi: “Pemerintah dapat memberikan bantuan teknis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah di bidang Bangunan Gedung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 106 ayat 3 berbunyi bahwa yang dimaksud dengan bantuan teknis antara lain memberikan Model Perda BG dan/atau bantuan teknis penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Bangunan Gedung.
Tujuan dibuatkannya Model Perda BG adalah untuk memberikan acuan dan contoh pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang telah mengakomodasi berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Pedoman Teknis dan Standar Teknis di Indonesia. Yang perlu ditekankan di sini adalah Model Perda BG yang dibuat merupakan acuan dan contoh, sehingga tidak bersifat mengikat dan tidak mengharuskan setiap norma pengaturan untuk sama persis. Akan tetapi Model Perda BG dibuat untuk memudahkan dan mempercepat proses penyusunan di daerah yang pada proses penyusunannya berbagai norma pengaturan dalam Model Perda BG perlu ditajamkan dengan berbagai muatan lokal yang ada dan berlaku di setiap daerah. Sehingga walaupun pada awalnya mengacu pada Model Perda BG, namun pada akhirnya diharapkan Perda BG yang dihasilkan setiap daerah dapat menjawab kondisi yang bersifat spesifik.
Model Perda BG yang telah disusun ini, selanjutnya dikuatkan dengan legalisasi berbentuk Surat Edaran dari Menteri Pekerjaan Umum. Legalisasi ini dimaksudkan agar Model Perda BG memiliki kejelasan legalitas untuk dapat dijadikan acuan dalam proses penyusunan Ranperda BG di daerah.
Secara kronologis, Model Perda BG sudah 3 kali mengalami penyempurnaan sejak pertama kali dibuat. Model Perda BG pertama kali dibuat pada tahun 2003 pasca UU-BG (UU 28/2002) ditetapkan. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan pertama kali pada tahun 2007 pasca PP-BG (PP 36/2005) ditetapkan. Penyempurnaan kedua kali dilakukan pada tahun 2010 pasca terjadinya bencana di Padang dan Yogyakarta. Penyempurnaan kedua ini dilakukan PBL bekerjasama dengan JICA yang memiliki pengalaman dalam hal penyelenggaraan Bangunan Gedung tahan gempa. Terakhir penyempurnaan ketiga kali dilakukan pada tahun 2012 pasca UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan dan bertepatan dengan momentum dasawarsa UU-BG.
Sistematika penjabaran dalam Model Perda BG antara lain meliputi:
Penjelasan dan Contoh pada bagian Judul;
Penjelasan dan Contoh pada bagian Pembukaan;
Penjelasan dan Contoh pada bagian Batang Tubuh;
Penjelasan dan Contoh pada bagian Penutup;
Penjelasan dan Contoh pada bagian Penjelasan
Penjelasan dan Contoh pada bagian Lampiran (Jika Diperlukan).
Sedangkan muatan pengaturan minimal yang dijabarkan di dalam Model Perda BG meliputi 12 bab, yaitu:
Diharapkan Model Perda BG yang disusun ini dapat bermanfaat bagi proses penyusunan Ranperda BG di daerah dan pada akhirnya dapat berkontribusi dalam proses percepatan penyelesaian Perda BG di Indonesia.
F. Panduan Pendampingan Penyusunan Ranperda BG
Buku panduan ini disusun dengan maksud untuk menghasilkan suatu dokumen panduan yang berisi muatan panduan substansial dan teknis sebagai acuan dan arahan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan Rancangan Perda BG di Kabupaten/Kota, dimana dilaksanakan oleh Tim Penyusun (Pokja) dari Kabupaten/Kota dengan didampingi Konsultan Pendamping menggunakan alokasi dana APBN dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan yang dikelola oleh Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi.
Sistematika pembahasan buku Panduan Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN, merupakan substansi umum mengenai buku panduan ini. Bab ini berisi penjabaran mengenai latar belakang; maksud dan tujuan; sasaran; manfaat; serta sistematika pembahasan.
BAB II PEMAHAMAN UMUM, merupakan pendalaman substansi mengenai bangunan gedung dan penyelenggaraannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bab ini berisi penjabaran mengenai pengaturan bidang penyelenggaraan BG; skema penyelenggaraan BG di Indonesia; amanah penyusunan Perda BG; pentingnya Perda BG; serta lokalitas pengaturan penyelenggaraan BG di daerah.
BAB III KETENTUAN UMUM PENDAMPINGAN, merupakan berbagai arahan umum yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pendampingan penyusunan Ranperda BG di daerah. Bab ini berisi penjabaran mengenai pengertian; landasan hukum; klasifikasi status Perda BG; naskah akademis; model Perda BG; metodologi pendampingan di daerah; keluaran yang dihasilkan; hubungan dan peran antar pihak terkait; metodologi kegiatan di pusat; serta pola koordinasi di tingkat pusat.
BAB IV TATACARA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANPERDA-BG, merupakan arahan teknis mengenai detail tatacara dan prosedur pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan Ranperda BG di daerah. Bab ini berisi penjabaran mengenai tatacara pelaksanaan pada tahap persiapan; tahap survei; tahap analisis; tahap penyempurnaan; serta tahap finalisasi.
LAMPIRAN, merupakan arahan berbagai dokumen penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan Ranperda BG di daerah. Lampiran ini berisi penjabaran mengenai berbagai format dokumen penunjang, seperti kerangka naskah akademik; sistematika Ranperda-BG; dokumen prosiding pembahasan; sistematika pelaporan; format pemantauan dan evaluasi; contoh Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Penyusun (Pokja) Ranperda-BG; serta contoh surat keterangan dari Tim Penyusun (Pokja) bahwa proses penyusunan Ranperda BG telah selesai dengan baik dan akan ditindaklanjuti dalam Prolegda.

Notice: Undefined variable: time_start in C:\xampp\htdocs\perdabg\page-footer.php on line 43